Image of Penetapan Minimal Dua Alat Bukti Dalam Menentukan Status Tersangka Melalui Praperadilan

Hukum Pidana

Penetapan Minimal Dua Alat Bukti Dalam Menentukan Status Tersangka Melalui Praperadilan

Tesis ini membahas tentang syarat penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP serta implikasinya dalam mekanisme praperadilan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap kewajiban penyidik dalam memenuhi standar pembuktian guna menghindari tindakan sewenang-wenang, serta PENETAPAN terhadap peran putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal dua alat bukti. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif praperadilan dapat menjadi alat kontrol terhadap penyidik, namun terdapat kevakuman norma dalam implementasi putusan praperadilan terkait penetapan tersangka. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum dan reformasi regulasi untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Ketersediaan
2023021018 HPI/T2023021018 HPI/TTesis (S2)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
2023021018 HPI/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
2023021018
Klasifikasi
2023021018 HPI/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Hartanto (Pembimbing I)
Uyan Wiryadi (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar