Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Undang-Undang Dasar 1945

Hukum Tata Negara

Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Undang-Undang Dasar 1945

Etrya Jayanti - Nama Orang;

Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, selain dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum tertulis, harus pula memperhatikan dan menaati kaidah-kaidah hukum tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan). Namun pelaksanaan praktik konvensi ketatanegaraan memiliki hambatan karena konvensi ketatanegaraan tidak mempunyai daya paksa secara hukum. Sehingga penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana pengaturan konvensi ketatanegaraan dalam sistem UUD 1945, dan bagaimana praktik pelaksanaan konvensi ketatanegaraan dalam penyelenggaraan negara di Indonesia sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, serta hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan konvensi ketatanegaraan di Indonesia selama ini. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Pendekatan dalam penelitian ini di tempuh melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan non-yuridis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi data kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatlah diketahui bahwa kedudukan konvensi ketatanegaraan akan selalu melekat dan membungkus peraturan hukum ketatanegaraan agar peraturan-peraturan ketatanegaraan dapat berjalan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan zaman sehingga menjadi kuat, setingkat dan berdampingan dengan UUD serta saling melengkapi satu sama lain dan bahkan saat ini telah berkembang konvensi ketatanegaraan sebagai salah satu sarana untuk mengubah konstitusi (undang-undang dasar).


Ketersediaan
064 HTN064 JAY kSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
064 JAY k
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2014
Deskripsi Fisik
vii, 122 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1033001058
Klasifikasi
064 JAY k
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik