Hukum Pidana

Pertanggungjawaban Hukum Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 78-K/PM I-4/AD/VII/2019)

---

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana militer apa yang dilakukan oleh anggota militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan bagaimana penerapan dan pelaksanaan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: Penerapan pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana militer diatur dalam Pasal 6 KUHPM yang terdiri dari pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan serta pidana tambahan berupa: pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak. Selain itu juga dipandang dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara. Baginya berlaku semua ketentuan yang berlaku sama halnya warga negara yang lain. Ini dapat dilihat dari berlakunya KUHP baik kepada orang umum maupun anggota Militer yang melakukan tindak pidana pembunuhan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

---

Ketersediaan

1143 HPI

1143 HPI

Skripsi (S1)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

1143 HPI

Penerbit

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022

Deskripsi Fisik

viii, 89 hlm

Bahasa

Indonesia

NIM

1533001402

Klasifikasi

1143 HPI

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Pembimbing

Firman Wijaya (Pembimbing I)
Verawati Br. Tompul (Pembimbing II)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar