Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisis Yuridis Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya (Studi DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019)

Hukum Tata Negara

Analisis Yuridis Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di DKI Jakarta Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya (Studi DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019)

Mila Ayunda Mustafa - Nama Orang;

Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dan lainnya sejalan dengan teori dan praktik sistem ketatanegaraan yang dalam Undang-Undang Dasar/Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Perbedaan ini juga terjadi pada penataan materi muatan yang disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada pemerintah daerah. Permasalahan dalam penelitian ini diantaranya pertama, mengenai mekanisme pembentukan Perda DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Kedua, mengenai kendala yang dihadapi dan upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan Politis (non yuridis) sebagai pendukung terhadap pendekatan yuridis dengan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian diperoleh jawaban pertama, tahapan-tahapan pembentukan produk hukum daerah yakni meliputi tahapan perencanaan, tahap penyusunan rancangan peraturan daerah, tahap pembahasan rancangan perda, tahap pengundangan dan penomoran, tahap autentikasi oleh Kepala Biro Hukum dan tahap pendokumentasian naskah asli Perda yang dilakukan oleh Kepala Biro Hukum. Kedua, dalam membentuk suatu peraturan daerah tentu DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 mengalami beberapa kendala yang disebabkan oleh faktor yuridis maupun non-yuridis yang kemudian dapat diatasi pula dengan peningkatan kualitas suatu produk hukum sehingga sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang berlaku mutatis mutandis bagi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.


Ketersediaan
1218 HTN1218 HTNSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1218 HTN
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2019
Deskripsi Fisik
ix, 120 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1533001217
Klasifikasi
1218 HTN
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Skripsi Mila Ayunda Mustafa
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik