Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Aspek Hukum Verifikasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Serentak di Indonesia Tahun 2019 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VV/2017)

Hukum Tata Negara

Aspek Hukum Verifikasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Serentak di Indonesia Tahun 2019 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VV/2017)

Jonner Binton Silaen - Nama Orang;

Setelah penetapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUUVV/2017 terkait verifikasi partai politik menimbulkan polemik di tengah masyarakat verifikasi Partai Politik yang diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa "telah ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebabkan semua partai politik peserta pemilu 2019 baik partai politik lama maupun baru harus diverifikasi ulang tanpa diskriminasi dan perlakuan pembedaan serta menegakkan kedudukan yang sama dalam partisipasi pemerintahan dan pengelolaan negara yang dijamin konstitusi, Undang-undang pemilu tidak boleh memuat norma yang pada pokoknya mengandung perlakuan berbeda terhadap calon peserta pemilu, sebab perlakuan berbeda bertentangan dengan hak atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintah, perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta pemilu dapat dihindari dengan cara bahwa dalam pelaksanaan pemilu, setiap partai politik calon peserta pemilu harus mengikuti verifikasi.


Ketersediaan
1227 HTN1227 HTNSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1227 HTN
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2022
Deskripsi Fisik
ix, 92 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2133006042
Klasifikasi
1227 HTN
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Jonner Binton Silaen
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik