Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Penerapan Pidana Tambahan Dengan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst)

Hukum Pidana

Penerapan Pidana Tambahan Dengan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst)

Sonny Wibisono - Nama Orang;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi serta Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka penulis berkesimpulan bahwa uang pengembalian sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian Negara tidaklah menghapus tuntutan pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang mekanismen pembayaran uang pengganti. Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni, Seharusnya undang-undang mengubah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian Negara daripada pemidanaan. Diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman dari para aparat penegek hukum Negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.


Ketersediaan
1169 HPI/T1169 HPI/TTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1169 HPI/T
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2023
Deskripsi Fisik
viii, 109 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2019022047
Klasifikasi
1169 HPI/T
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Hartanto (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik