Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Analisa Terhadap Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kelompok Kapal Oleh Pengusaha Kena Pajak yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor 43461/PP/MX/2013)

Hukum Bisnis

Analisa Terhadap Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kelompok Kapal Oleh Pengusaha Kena Pajak yang Digunakan untuk Kepentingan Pemerintah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor 43461/PP/MX/2013)

Christova Hutagaol - Nama Orang;

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembebasan pajak penjualan barang mewah kelompok kapal oleh pengusaha kena pajak yang digunakan untuk kepentingan negara. Kapal merupakan salah satu alat transportasi untuk menunjang arus transportasi untuk menuju suatu daerah tertentu yang tergolong masih kurang dalam segi infrastruktur baik darat maupun udara. Kelompok kapal masuk ke dalam golongan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dalam penjualannya dikenakan tarif pajak sebesar 75%. Apabila kelompok kapal tersebut ditujukan sebagai kendaraan umum dan kepentingan pemerintah, maka dapat dibebaskan dari tarif 75% Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan kesatuan dari Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam satu naskah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Tidak sedikit pengusaha yang dalam aktivitas bisnisnya melakukan kegiatan penjualan barang mewah yang termasuk dalam kelompok kapal pesiar. Pemerintah memberikan keringanan atas beban Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila Barang Kena Pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemerintah yang berarti akan menjadi kepentingan umum.


Ketersediaan
781 HBI781 HUT aSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
781 HUT a
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2018
Deskripsi Fisik
v, 74 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1333001109
Klasifikasi
781 HUT a
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Erna Widjajati (Pembimbing I)
Hendra Haryanto (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik