Image of Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1454K/Pid.Sus/2011)

Hukum Pidana

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA Nomor 1454K/Pid.Sus/2011)

Permasalahan korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Perbuatan korupsi itu sendiri sangat bergantung pada kualitas masyarakat, adat istiadat, dan sistem penegakan hukum suatu Negara. Dan sangat sulit pengungkapannya karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih, serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung asas Pembalikan beban pembuktian yang merupakan cara efektif dalam mengungkap dan menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Di mana Tersangka atau Terdakwa sudah dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi (Presumption of Guilt), kecuali jika ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara. Hal ini yang nantinya oleh Pengadilan diterapkan pada proses persidangan untuk menjerat para pelaku tindak pidana korupsi.

Ketersediaan
205 HPI205 PRA pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
205 PRA p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
ix, 118 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1133001121
Klasifikasi
205 PRA p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Made Darma Weda (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar