Image of Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VIII/ 2015)

Hukum Tata Negara

Kajian Yuridis Mekanisme Pencalonan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-VIII/ 2015)

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal ini juga di tegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pilkades merupakan salah satu perwujudan proses demokrasi langsung dalam pemerintah desa, oleh karena itu penulis mengangkat dua rumusan masalah yang akan dibahas diantaranya untuk mengetahui bagaimana mekanisme pencalonan kepala desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 jo. Putusan MK No. 128/PUU-VIII/2015 dan untuk mengetahui serta menganalisis hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pelaksanaan pencalonan pemilihan kepala desa di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis-normatif dan pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, setelah itu data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pencalonan kepala desa pada dasarnya telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan secara rinci khusus untuk pemilihan kepalan desa diatur dalam Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang kemudian pada prakteknya pada tahun 2017 sejak diputusnya Putusan MK No. 128/PUU-VIII/2015 dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, syarat untuk menjadi calon kepala desa dan sebagai perangkat desa ada yang telah diubah atau telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam putusannya tersebut, yakni syarat yang termasuk dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU No. 6 Tahun 2014.

Ketersediaan
398 HTN398 MAS kSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
398 MAS k
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
vii, 78 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1633007026
Klasifikasi
398 MAS k
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar