Aspek Hukum Kesejahteraan Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Image of Aspek Hukum Kesejahteraan Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998

Hukum Tata Negara

Aspek Hukum Kesejahteraan Lanjut Usia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998

Sylvia Djuwita Siswojo - Nama Orang;

Meningkatnya usia harapan hidup (UHH) orang Indonesia berdampak pada pertambahan populasi warga lanjut usia (Lansia). Negara sudah memiliki Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, sebagai bentuk perhatian dan tanggung-jawab Pemerintah terhadap Lansia. Sedangkan saat ini Lansia potensial sangat identik dengan mayoritas para Pensiunan, maka dengan memperhatikan Pasal 11 UU Kesejahteraan Lansia tersebut di atas, di antaranya pelayanan untuk kesempatan: Kerja, Kesehatan dan Bantuan sosial, merupakan pelayanan yang harus diprioritaskan pelaksanaannya sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan (UPKS) Lansia. Bahkan Negara juga memiliki Koordinator untuk pelaksanaan UPKS Lansia yaitu Komisi Nasional Lansia (Komnas Lansia), yang dibentuk dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004, sedangkan UPKS Lansia tersebut dibentuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, tetapi fakta membuktikan bahwa pelaksanaan UPKS Lansia potensial sampai sekarang belum ada pelaksanaannya, padahal Ketua Komnas Lansia adalah Menteri Sosial. Kementerian Sosial, hanya melaksanakan pelayanan kepada Lansia non potensial, terlantar dan jompo saja, pelayanannya itu pun belum menjangkau secara nasional. Penulis telah menggali informasi ke Kementerian Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Sosial, hasilnya adalah memang belum ada pelayanan khusus Lansia potensial. Penghambat utamanya, adalah UPKS Lansia potensial belum dilaksanakan sejak tahun 2004 sampai sekarang oleh Menteri Sosial selaku Ketua Komnas Lansia yang bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan UPKS Lansia tersebut, hambatan lainnya adalah peraturan Batas Usia Pensiun (BUP) tidak selaras dengan Batas Usia Lansia (BUL). Solusinya, adalah Menteri Sosial harus segera mengkoordinir pelaksanaan UPKS Lansia kepada para lembaga terkait, sebagai upaya menyelaraskan antara peningkatan populasi Lansia di Indonesia dengan kesejahteraan Lansia.

Ketersediaan

177 HTN 177 SIS a Skripsi (S1) Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 177 SIS a
Penerbit: Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2015
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
NIM: 1033002029
Klasifikasi: 177 SIS a
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Pembimbing: Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar