Image of Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2012/PA.Tbh)

Hukum Perdata

Perkawinan di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Nomor 09/Pdt.P/2012/PA.Tbh)

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk dapat melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum, setidak-tidaknya sudah berusia 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (Sembilan belas) tahun untuk pria. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Disebutkan dalam beberapa literatur bahwa pelaksanaan perkawinan di mana salah satu calon belum mencapai usia tersebut, maka perkawinannya dinilai sebagai perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur ini terjadi umumnya dikarenakan pemahaman sebagian besar masyarakat adat atau pedesaan yang meyakini bahwa perkawinan itu sebagai suatu ikatan untuk menumbuhkan keturunan, maka apabila sebuah keluarga telah mempunyai banyak anak maka dianggap telah mencapai kebahagiaan, ditambah lagi adanya keyakinan semakin banyak anak maka makin banyak pula rezeki. Selain itu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor psikologis bahwa seorang anak perempuan yang secara fisiknya dianggap telah dewasa jika tidak dikawinkan, orang tua khawatir si anak akan menjadi perawan tua. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa pihak pria belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, terhadap hal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketersediaan
090 HPE090 MUR pSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
090 MUR p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
xi, 79 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1033001119
Klasifikasi
090 MUR p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Dewi Setianingsih (Pembimbing II)
Mardani (Pembimbing I)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar