Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Perlindungan Hukum Pemegang Merek GF Racing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 813K/Pdt-Sus-HKI/2020)

Hukum Bisnis

Perlindungan Hukum Pemegang Merek GF Racing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan Nomor 813K/Pdt-Sus-HKI/2020)

Andrie Handoko - Nama Orang;

Mengenai merek sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan/atau jasa (an indication of origin). Inilah yang menjadikan merek sebagai suatu keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan keunggulan kepemilikan (ownership advantage) untuk bersaing di pasar global. Pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) melalui proses tahap pemeriksaan hingga sampai tahap pemberian hak atas merek berupa penerbitan sertifikat merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek suatu barang atau jasa semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kasus dan permasalahan yang muncul seperti peniruan. Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, karena dengan adanya merek, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasal-nya, kualitasnya serta keterjaminannya bahwa produk itu asli. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis (Analitical Approach). Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Analisis Data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang pentingnya dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.


Ketersediaan
1100 HBI/T1100 HAN pTesis (S2)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1100 HAN p
Penerbit
Jakarta : Magister Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
vii, 102 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
2021
Klasifikasi
1100 HAN p
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Firman Wijaya (Pembimbing I)
Cita Citrawinda Noerhadi (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik