Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin jo. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Hukum Tata Negara

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin jo. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Cynthia Sadana L. Tobing - Nama Orang;

Kemiskinan menurut United Nations Devolopment Program (UNDP), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 jo. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Kemiskinan? 2) Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Kota Bekasi? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata, sumber data dan foto disimpulkan bahwa pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 jo. Peraturan Daerah Kota Bekasi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kota Bekasi adalah pemerintah daerah sebagai fasilitator, dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan; sebagai regulator, arah dan kebijakan; sebagai dinamisator, menggerakkan partisipasi; sebagai koordinator, melalui mekanisme perencanaan partisipatif, pelaksanaan kewenangan dinas sosial pemerintah daerah kota Bekasi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kota Bekasi.


Ketersediaan
860 HTN860 TOB kSkripsi (S1)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
860 TOB k
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
x, 65 hlm
Bahasa
Indonesia
NIM
1733001093
Klasifikasi
860 TOB k
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Parbuntian Sinaga (Pembimbing I)
Muchtar Herman Putra (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik