Hukum Internasional

Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik Pada Pejabat Perwakilan Indonesia di Luar Negeri Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961

---

Negara berdaulat memiliki kapasitas untuk melakukan hubungan dengan Negara lain, dengan membuka hubungan diplomatik. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dapat diartikan bahwa Indonesia telah mengikatkan dirinya kepada ketentuan yang ada di dalam Konvensi Wina. Dalam menjalankan tugasnya pejabat perwakilan menerima kekebalan dan keistimewaan diplomatik agar fungsinya berjalan dengan efisien dan lancar. Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan, yakni: 1. Bagaimana pelaksanaan kekebalan diplomatik pada pejabat perwakilan Indonesia di Luar Negeri? dan 2. Bagaimana penanganan pelanggaran hukum terhadap kekebalan diplomatik pada pejabat perwakilan Indonesia di Luar Negeri? Penelitian ini menggunakan metode normatif dan lapangan yang dilakukan melalui wawancara. Data yang diperoleh adalah data yang bersifat data kualitatif dan akan ditampilkan secara deskriptif analitis. Selanjutnya hasil dari penelitian ini adalah mengenai implementasi kekebalan diplomatik pada pejabat perwakilan Indonesia di Luar Negeri serta upaya yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk menangani pelanggaran hukum terhadap kekebalan diplomatik.

---

Ketersediaan

611 HI

611 SIL p

Skripsi (S1)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

611 SIL p

Penerbit

Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2020

Deskripsi Fisik

xii, 145 hlm

Bahasa

Indonesia

NIM

1633001128

Klasifikasi

611 SIL p

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Pembimbing

M. Iman Santoso (Pembimbing I)
Pater Y. Angwarmasse (Pembimbing II)

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar