Repository Skripsi, Tesis & Disertasi

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Pembimbing NIM Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 (Studi Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan)

Hukum Tata Negara

Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 (Studi Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan)

Benyamin - Nama Orang;

Berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, salah satu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai aparat yang bertugas membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 di wilayah Kecamatan Pancoran Kota Administrasi Jakarta Selatan dan apa hambatan dalam Pelaksanaan kewenangan terkait dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Pancoran kota Administrasi Jakarta Selatan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis sedangkan pendekatan penelitiannya bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pertama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu ketertiban umum yaitu dengan menyampaikan berupa surat peringatan, dan melakukan penyuluhan, kedua hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Satpol PP adalah kurangnya saranan dan prasarana, kurangnya kualitas sumber daya maanusia (SDA), sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera terhadap pedagang kaki lima.


Ketersediaan
1633001222 HTN1633001222 HTNSkripsi (S1)Tersedia - E-Book
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
1633001222 HTN
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
NIM
1633001222
Klasifikasi
1633001222 HTN
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Pembimbing
Philips A. Kana (Pembimbing I)
Parbuntian Sinaga (Pembimbing II)
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Repository Skripsi
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Repository Skripsi, Tesis & Disertasi
  • Informasi
  • Layanan
  • Login Pustakawan

Jam Layanan Perpustakaan

Senin s/d Kamis : 09.00 - 16.30 WIB
Jumat : 13.00 - 16.30 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih Program Kekhususan (PK) yang menarik bagi Anda
  • Hukum Agraria
  • Hukum Kesehatan
Pencarian Spesifik