Tinjauan Terhadap Hak Menguasai Oleh Negara Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahu…
Amanat yang tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 sebagai ideologi ekonomi negara Indonesia sangat jelas. Kenyataannya, pemerintah cenderung tidak berdaya terhadap kekuatan modal asing. Akibatnya, hak ra…
- Edisi
- -
- NIM
- 2012022045
- Deskripsi Fisik
- x, 130 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 592 HEN t
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 Terhadap…
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 memperkuat keberadaan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa rokok adalah produk yang bersifat adiktif.…
- Edisi
- -
- NIM
- 2013022003
- Deskripsi Fisik
- ii, 131 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 646 HER i
Penguatan Fungsi dan Peran DPD Republik Indonesia Dalam Bidang Legislasi
Latar Belakang penguatan legislasi Dewan Perwakilan \Daerah Republik Indonesia (DPD RI) diperlukan dalam rangka checks and balances antar cabang kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif sendir…
- Edisi
- -
- NIM
- 2015022075
- Deskripsi Fisik
- iii, 148 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 726 MUH p
Prinsip Keterbukaan Informasi Sebagai Bentuk Penerapan Good Corporate Governa…
Perusahaan publik menurut Pasal 1 angka 2 UUPM adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya tiga milyar. Se…
- Edisi
- -
- NIM
- 200022014
- Deskripsi Fisik
- x, 144 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 139 SIT p
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Legislasi DPR RI dan Evaluasi Pelaksanaa…
Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang merupakan instrumen perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) de…
- Edisi
- -
- NIM
- 2013022008
- Deskripsi Fisik
- iv, 112 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2013022008 HTN
Analisis Yuridis Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Perspektif Hak Asasi Ma…
Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara. secara konstitusional tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dapat dirumuskan 2 rumusan masa…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001115
- Deskripsi Fisik
- ix, 91 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 1008 HTN
Perlindungan Anak dari Zat Adiktif Rokok Terhadap Penyelenggaraan Iklan Rokok…
Berbagai bentuk peraturan perundang-undangan terus diupayakan untuk melindungi hak-hak anak yang diakui oleh negara. Hal ini berarti negara telah mengakui dan wajib menjamin terpenuhinya hak-hak an…
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001005
- Deskripsi Fisik
- ix, 74 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 989 HTN
Perlindungan Negara Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Menurut Undang…
Negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu pentingnya hak asasi manusia khususnya terhadap hak anak terlantar yang dijabarkan dalam konstitusi…
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001020
- Deskripsi Fisik
- x, 70 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 982 HTN
Prosedur Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20…
Dalam studi ilmu hukum, partai politik merupakan perkumpulan warga negara dan oleh itu dapat berstatus sebagai badan hukum. Akan tetapi sebagai badan hukum, partai politik tidak dapat beranggotakan…
- Edisi
- -
- NIM
- 1733001056
- Deskripsi Fisik
- ix, 77 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 998 HTN
Pemberian Izin Trayek Bagi Angkutan Umum di Wilayah Kota Bekasi (Analisis Per…
Daerah Kota Bekasi adanya transportasi angkutan umum untuk menunjang kegiatan warga dan dapat mengurangi kemacetan disisi lain banyak sopir angkutan umum yang cenderung melanggar izin trayek namun …
- Edisi
- -
- NIM
- 1833001004
- Deskripsi Fisik
- ix, 77 hlm
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 990 HTN
Hukum Agraria 
Hukum Kesehatan