Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Edisi

-

NIM

2021021010

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2021021010 HPI/T

Aspek Hukum Verifikasi Partai Politik Pada Pemilihan Umum Serentak di Indones…

Setelah penetapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/PUUVV/2017 terkait verifikasi partai politik menimbulkan polemik di tengah masyarakat verifikasi Partai Politik yang diatur dalam ketentu…

Analisis Yuridis Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi di DKI Jakarta …

Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang satu dan lainnya sejalan dengan teori dan praktik sistem ketatanegaraan yang dalam Undang-Undang Dasar/Konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daera…

Implementasi Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dikaitkan Dengan Pembu…

Dua puluh tahun lebih Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen telah digunakan, dan menimbulkan permasalahan mendasar yaitu hasilnya jauh dari cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Permasalahan kh…

Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang …

Penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai sa…

Eksistensi Mahkamah Partai Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai P…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kedudukan dan peranan Mahkamah Partai dalam menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik di Indonesia menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011; (2…

Aspek Hukum Perizinan Bagi Perusahaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK)

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin kegiatan …

Pidana Mati Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pu…

Masalah penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif. Perederan dan penyalangunaan Narkotika sudah pada taraf yang mengk…

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun…

Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang baik merupakan salah satu dasar bagi pembangunan sistem hukum nasional. Perda yang baik dapat terwujud apabila didukung …

Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan MA Nomo…

Upaya cepat telah ditempuh oleh pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang d…