Tanggung Jawab Indonesia Atas Pencemaran Kabut Asap Dalam Kaitannya Dengan As…

Pencemaran kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan di Indonesia sudah menjadi masalah rutin bagi kawasan ASEAN sejak tahun 1997 hingga sekarang. Pencemaran kabut asap tersebut memberikan dam…

Implementasi Ketentuan-Ketentuan Dalam Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 (…

Indonesia di masa sejarahnya telah mengenal masa kesatuannya dengan mempergunakan laut sebagai unsur pemersatu. Indonesia terletak antara dua samudera dan dua benua yang terdiri dari kurang lebih 1…

Proses Penyelesaian Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Oleh Mahkamah Internas…

Sengketa pemerintahan Indonesia dan Malaysia terjadi sejak tahun 1969 terkait kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Ligitan Kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia tidak mempunyai argumentasi huku…

Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus Putusan …

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan pembatalan putusan arbitrase internasional disertai praktik yang dilakukan lembaga peradilan di I…

Analisa Yuridis Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di ZEE Indonesia Ditinjau da…

Aturan mengenai illegal fishing terdapat dalam UNCLOS dan UU No. 31 Tahun 2004 dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Penelitian ini bersifat yuridi…

Penanganan Pengungsi dari Negara Afghanistan di Indonesia: Suatu Tinjauan Ber…

Edisi

-

NIM

1833001116

Deskripsi Fisik

xii, 109 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

1222 HI

Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Ka…

Pokok permasalahannya bagaimanakah pengaturan dan peranan alat bukti elektronik dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan bagaimanakah penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara …

Larangan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks ISIS Kembali ke Indonesia

Masalah Warga Negara Indonesia yang melakukan aksi tindak pidana terorisme di luar negeri hal ini menimbulkan berbagai polemik di tengah masyarakat internasional dan harus segera ditindak lanjuti t…

Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 …

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tah…

Tindak Pidana Pemalsuan Merek Atas Pelanggaran Pasal 100 Undang-Undang Nomor …

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Pelangga…